Menakar Daya Dukung Lingkungan di Tengah Ledakan Popularitas Destinasi Wisata

Ada perubahan sederhana dalam cara kita memandang tempat wisata. Dahulu, orang datang ke alam untuk menikmati udara, melihat pemandangan, berjalan-jalan, atau sekadar mencari ketenangan. Kini, sebuah tempat bisa menjadi tujuan wisata karena satu hal: terlihat menarik di layar ponsel. Sebuah bukit, air terjun, pantai, atau desa yang sebelumnya tidak banyak dikenal dapat mendadak ramai setelah fotonya beredar di media sosial.

Fenomena tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Media sosial membantu masyarakat mengenalkan potensi daerah dan membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar. Masalah muncul ketika popularitas dianggap sebagai alasan untuk terus menambah jumlah pengunjung dan membangun fasilitas tanpa lebih dulu bertanya: apakah lingkungan di tempat itu mampu menanggungnya?

Pertanyaan tersebut semakin penting karena pergerakan wisatawan di Indonesia memang sangat besar. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada September 2025 mencapai 94,36 juta perjalanan, meningkat 13,19 persen dibandingkan September 2024. Secara kumulatif Januari–September 2025, jumlah perjalanan wisatawan nusantara mencapai 901,90 juta perjalanan. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata bukan lagi pergerakan kecil. Di balik setiap perjalanan terdapat kebutuhan terhadap transportasi, air, makanan, energi, penginapan, hingga pengelolaan sampah.

Eksploitasi Visual

Persoalan kemudian muncul ketika keindahan alam harus selalu memenuhi selera visual. Destinasi dituntut memiliki tempat swafoto, bangunan yang menarik, penginapan dengan pemandangan, hingga fasilitas yang membuat pengunjung merasa mendapatkan pengalaman yang layak dibagikan.

Pada titik tertentu, alam tidak lagi hanya dinikmati sebagai alam. Ia diperlakukan sebagai latar belakang.

Pembangunan fasilitas wisata memang dapat menggerakkan ekonomi. Namun, pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan karakter wilayah dapat mengubah fungsi ekologis suatu kawasan. Daerah yang semestinya menjadi ruang resapan air, misalnya, dapat perlahan berubah menjadi vila, restoran, tempat parkir, atau fasilitas wisata lainnya.

Persoalan semacam ini terlihat di kawasan Puncak dan wilayah Bogor. WALHI pada Maret 2025 menyoroti perubahan kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air menjadi permukiman, vila, dan destinasi wisata. WALHI Jawa Barat juga menyebut tingkat kerusakan lingkungan di kawasan tersebut meningkat dari 45 persen menjadi 65 persen dalam lima tahun terakhir.

Data tersebut memang berasal dari organisasi lingkungan dan perlu dibaca secara kritis. Namun, pesannya jelas: pembangunan wisata tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata ruang dan daya dukung lingkungan.

Daya Dukung yang Sering Terlupakan

Kita sering menghitung keberhasilan wisata dari jumlah pengunjung, pendapatan tiket, tingkat hunian penginapan, atau banyaknya usaha baru yang tumbuh. Yang jarang dibicarakan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima semua tekanan tersebut.

Berapa banyak wisatawan yang masih mampu ditampung sebuah kawasan tanpa mengganggu ketersediaan air? Berapa banyak kendaraan yang bisa masuk tanpa membuat jalan dan lingkungan sekitar kehilangan daya dukungnya? Berapa banyak sampah yang mampu dikelola setiap hari? Dan yang tidak kalah penting, berapa luas lahan yang masih harus dipertahankan agar kawasan tersebut tetap memiliki fungsi ekologis?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari perencanaan wisata sejak awal, bukan baru dibicarakan setelah banjir, longsor, kekeringan, atau pencemaran terjadi.

Sebab kerusakan lingkungan sering kali tidak langsung terlihat ketika sebuah destinasi mulai dibangun. Sebuah pohon yang ditebang mungkin hanya tampak sebagai bagian kecil dari pembangunan. Namun ketika penebangan terjadi berulang, tutupan lahan berkurang, air hujan semakin cepat mengalir ke bawah, tanah kehilangan kemampuan menyerap air, dan masyarakat di wilayah hilir dapat menerima dampaknya.

Dengan kata lain, persoalan wisata tidak berhenti di tempat wisata itu sendiri. Apa yang dilakukan di wilayah hulu dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal jauh di bawahnya.

Jangan Biarkan Popularitas Mengalahkan Keberlanjutan

Karena itu, persoalannya bukan apakah wisata harus dikembangkan atau tidak. Pariwisata tetap penting bagi ekonomi masyarakat. Yang perlu diubah adalah cara kita menentukan batasnya.

Destinasi yang ramai belum tentu berhasil jika sumber air masyarakat berkurang. Pembangunan penginapan belum tentu menjadi kemajuan jika lahan resapan terus menyusut. Banyaknya foto yang beredar di media sosial juga tidak berarti apa-apa jika setelah beberapa tahun tempat yang sama kehilangan daya tarik alaminya.

Pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu menjadikan daya dukung lingkungan sebagai ukuran utama. Jumlah pengunjung perlu disesuaikan dengan kemampuan kawasan. Wilayah yang sensitif harus memiliki zonasi yang jelas. Pembangunan fasilitas perlu didahului kajian lingkungan yang serius. Pengelolaan air dan sampah tidak boleh menjadi urusan setelah destinasi ramai, tetapi harus disiapkan sejak awal. Masyarakat lokal juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengambil keputusan, bukan hanya sebagai pekerja di tengah berkembangnya industri wisata.

Kita perlu mengubah cara melihat popularitas sebuah destinasi. Wisata yang baik bukan hanya wisata yang ramai, tetapi wisata yang mampu bertahan setelah keramaian itu pergi.

Sebuah tempat mungkin membutuhkan waktu singkat untuk menjadi terkenal. Tetapi alam membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk pulih ketika rusak.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membuat sebuah tempat terlihat indah di layar, sementara perlahan-lahan kehilangan keindahannya di dunia nyata.